Selasa, 17 Mei 2016

Sarah Lery Mboeik Sebut Resistensi Aparat Luar Biasa


Sarah Lery Mboeik Sebut Resistensi Aparat Luar Biasa


Laporan Wartawati Pos Kupang, Hermina Pello
Sarah Lery Mboeik Sebut Resistensi Aparat Luar Biasa
POSKUPANG.COM, KUPANG -- Sarah Lery Mboeik dari PIAR NTT mengatakan resistensi dari aparat dalam hal ini polisi sangat kuat saat ada hal yang dilaporkan.
Demikian Sarah Lerry Mboeik pada acara FGD yang digelar Ombudsman RI terkait maladministrasi pada pemeriksaan saksi dan tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh kepolisian negara RI di hotel neo by aston, Kamis (3/12/2015)
"Saya punya pengalaman yang cukup banyak karena saat ada laporan cukup sulit," katanya.
Sarah mengatakan untuk perbaikan harusnya bukan hanya perbaikan secara substansi tapi juga perilaku atau moral dari anggota. "Kalau pimpinan mau tegas bisa tapi kalau pimpinan mau 86 bagaimana," ujarnya.

PIAR NTT Siap Bersurat Ke Megawati

PIAR NTT Siap Bersurat Ke Megawati Soekarnoputri, Selidiki Kasus PSSI Kab. Kupang

Ketua PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik




Ketua PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik
Ketua PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik 
Share Button


PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik, siap bersurat ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, guna mempertanyakan tentang status dan kelakuan salah satu anggota partai PDIP, Yohanis Mase, yang sudah dinyatakan sebagai tersangka utama dalam tindak pidana korupsi PSSI Kabupaten Kupang sejak tahun 2013 silam.
Sarah yang di konfirmasi Strike News NTT, Rabu (27/01/2016) lewat telepon genggamnya mengatakan kecewa atas proses penyelidikan yang di lakukan oleh Polda NTT, yang terkesan tidak serius dan tidak sesuai dengan tata aturan pemberian surat SP3 (surat penghentian penyidikan perkara), atas kasus korupsi yang telah di gelar dan telah di publikasikan ke tengah masyarakat lewat pemberitaan berbagai media.
Menurut Sarah mekanisme yang semestinya dilakukan Polda NTT adalah, seharusnya melayangkan terlebih dahulu SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan) barulah kemudian apabila tidak terdapat cukup bukti barulah SP3 ini diterbitkan.
“Saya sangat kecewa dengan keseluruhan proses penyelidikan atas kasus korupsi PSSI ini, karena menurut saya, Polda NTT sudah tidak memenuhi kriteria pemberian SP3. Jangan mentang-mentang karena pelaku ini adalah salah satu unsur pimpinan partai PDIP, yang juga merupakan unsur pimpinan lembaga DPRD, lalu dengan jabatan tersebut pelaku dibebaskan dari jeratan hukum. Apalagi, Yohanis Mase ini sudah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus tindak pidana korupsi yang di maksud”, ungkap Sarah.
“Saya sudah bersurat ke Polda NTT, bahkan sudah menyampaikan kepada Bareskrim Mabes Polri, untuk segera menggelar ulang perkara ini, karena menurut saya ada sejumlah keganjilan dalam proses penyelidikan, tapi usaha saya ini nihil karena pelaku ini sudah di back-up oleh orang-orang yang punya jabatan, seperti penguasa partai PDIP NTT maupun orang-orang yang duduk di kursi DPR-RI, sehingga aduan saya berhenti di Polda NTT saja”, papar Sarah.
Ketika di Tanya soal sikap PIAR NTT, Sarah dengan tegas mengatakan, “Saya punya bukti yang sangat kuat terkait kasus ini. Saya tidak akan berhenti untuk menyelesaikan masalah ini dan saya pastikan, akan bersurat ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengadukan kelakuan anggota partai PDIP (Yohanis Mase) yang telah memalukan nama partai besar ini agar segera diperhatikan secara baik. Karena menurut saya kelakuan seperti ini mestinya harus ditindak, demi kepentingan keadilan dan nama besar PDIP” tegas Sarah.(*tim)

Sarah Lery Mboeik Ungkap Staregi NasDem Di Pilwalkot Kupang

Sarah Lery Mboeik. (Foto: sergapntt.mlblogs.com).
Sarah Lery Mboeik. (Foto: sergapntt.mlblogs.com).
Bagikan Halaman ini
Share Button
MORAL-POLITIK.COM – Koordinator Program Indonesia Memanggil, DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sarah Lery Mboeik mengatakan, menyambut pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang (Pilwalkot) 2017 mendatang, Partai NasDem belum mengatongi nama kandidat bakal calon. Untuk itu, NasDem akan melakukan survei guna menentukan bakal calon dimaksud.
“Kami dari NasDem baru akan lakukan survei bakal calon yang diusung pada Pilwalkot pada bulan Maret. Jadi, siapa yang diusung, hasil survei yang menjawabnya,” kata Sarah Lery Mboeik kepada moral-politik.com di kantornya, di Kota Kupang, Jumat ( 22/1/2016).
Menurutnya, NasDem tidak mau gegabah dalam menentukan calon. Kader NasDem sekalipun kalau tidak memiliki elektabilitas, tidak bisa dicalonkan. Sehingga, Partai NasDem akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan survei.
Saat ditanya siapa saja yang akan disurvei Partai NasDem, Lery Mboeik menjelaskan, kandidat yang akan disurvei adalah mereka yang telah menyatakan maju sebagai calon Wali Kota Kupang.
“Jadi, siapa yang paling tinggi elektabilitas yang dicalonkan oleh Partai NasDem untuk diusung dalam Pilwalkot nanti,” jelasnya.
Diakuinya, survei yang dilakukan itu tidak mengikutsertakan kader Partai NasDem. NasDem hanya akan menyurvei nama-nama yang saat ini sudah beredar di publik. Sehingga, dari hasilk survei tersebut kandidat yang paling tinggi elektabilitasnya yang diusung NasDem, sebab NasDem ingin menang dalam perhelatan Pilwalkot 2017.
Dia menegaskan, kandidat yang masuk melalui pintu NasDem tak dipungut mahar. Tetapi, NasDem membutuhkan komitmen kandidat yang tidak korupsi. “Catatan bagi kadidat yang ingin maju melalui NasDem, sekali lagi ditegaskan tidak pakai mahar. Malah, NasDem siap memberikan dukungan, namun harus sesuai dengan komitmen yang dinginkan Partai NasDem,” tegasnya. **


Penulis: Nyongki

Senin, 16 Mei 2016

ADVOKASI TKI : Lima TKI asal NTT masih Dirawat di Jakarta

Lima TKI asal NTT masih Dirawat di Jakarta

LIMA dari ratusan TKI asal NTT yang dideportasi Pemerintah Malaysia masih dirawat di Rumah Sakit Polri di Cililitan, Jakarta Timur. Salah satu di antara TKI itu kakinya diamputasi. Para TKI itu dideportasi karena tidak memiliki paspor dan dokumen resmi lainnya.
 
“Surat pemberitahuannya sudah sampai, tetapi asal dan namanya belum kita terima. Kita masih menunggu konfirmasi dari Pusat, termasuk 30 TKI yang dipulangkan melalui Labuan Bajo itu,” ujar Kepala BP3TKI NTT Tato Tirang, Selasa (5/5), saat dikonfirmasi terkait ratusan TKI asal NTT yang dideportasi Pemerintah Malaysia.
 
Menurutnya, pemberitahuan dari Pemerintah Pusat sampai saat ini hanya lima orang TKI yang dirawat tersebut. Soal ratusan TKI, kata dia, masih menunggu konfirmasi dari Pusat.  “Para TKI yang dipulangkan itu bisa saja dipulangkan langsung dari Jakarta ke daerah asalnya. Karena datanya ada di Pusat,” ujarnya.
 
Namun demikian, kata dia, kalau dideportasi seperti itu, data ada pada pemerintah sehingga bisa dicek perekrut dan perusahaan yang merekrut para TKI itu. “Datanya pasti ada di Pemerintah Pusat karena deportasi tersebut juga bagian dari program pemerintah untuk memulangkan TKI dari luar negeri,” ujarnya.
 
Direktris PIAR NTT Sarah Lery Mboeik meminta pemerintah dan pihak berwajib menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang mengirim para TKI tersebut dan menghukum para perekrutnya. “Mereka berangkat karena direkrut. Karena itu, pasti ada perekrutnya yang sedang bersembunyi. Kalau ada niat baik dari pihak yang berwajib, pasti data-data di Pemerintah Pusat bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memulai proses hukumnya,” ujarnya.
Gugus Tugas Mati Suri Dia mengakui pula bahwa saat ini Gugus Tugas TKI yang dibentuk Pemprov NTT sedang mati suri. “Gugus Tugas hanya bekerja saat ada anggaran. Karena itu, tidak heran kalau pengiriman TKI dari NTT terus terjadi,” ungkapnya.
 
Dia juga meminta Pemprov NTT untuk tegas mencegah para calon tenaga kerja yang hendak berangkat melalui pintu bandara maupun pelabuhan. Selain itu, perlu juga mencegah calon tenaga kerja yang datang ke NTT di pintu kedatangan bandara maupun pelabuhan. “Kita cegah calon tenaga kerja kita, tetapi tenaga kerja dari luar kita biarkan masuk. Bagaimana para calon tenaga kerja kita bisa mendapat pekerjaan di NTT,” tegasnya.
 
Pemerhati kasus trafficking Romo Leo Mali mengatakan, Pemprov perlu menyeragamkan prosedur di NTT dengan daerah lain, sehingga penanganan kasus trafficking dapat diatasi dengan baik. (nye/C-1)

ADVOKASI KASUS TAMBANG SEGARET DI TTS

Pemkab TTS ‘Buang Badan” soal PT SMR

Victory-News, BUPATI TTS Paul VR Mella menegaskan, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menutup dan menghentikan aktivitas penambangan batu mangan yang dilakukan PT Soe Makmur Resources (SMR) di wilayah Kabupaten TTS.
Yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS adalah bersama DPRD TTS berkoordinasi dengan DPRD Provinsi dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov), manakala terjadi persoalan-persoalan menyangkut aktivitas penambangan.
“Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kini pemerintah kabupatan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan). Sehingga kami tidak bisa menghentikan aktivitas PT SMR,” tegasnya kepada wartawan di SoE, kemarin.
Dia menambahkan, dua persoalan yang terjadi saat ini adalah pertama, ketidakpuasan masyarakat terdahap dugaan penyerobotan lahan warga dan kedua, sistem pembayaran.
“Pengaduan itu sudah ditindaklanjuti dengan menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan investigasi. Di kabupaten tidak bisa putuskan. Kewenangan ada di provinsi sehingga kita hanya kumpulkan bukti-bukti dan surati provinsi untuk minta waktu, supaya kami bertemu untuk bahas persoalan,” ujarnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten TTS Johanis Lakapu menambahkan, tim telah dibentuk namun hanya sebatas untuk menghimpun data. Sedangkan penghentian aktivitas PT SMR, adalah kewenangan Pemprov. “Pertemuan internal telah dilakukan bersama untuk bentuk tim. Tapi pertemuan bersama PT SMR, DPRD, dan masyarakat, belum terjadwal,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD TTS Jean Neonufa mengaku, Dewan masih menunggu kabar dari Bupati, karena Bupati baru membentuk tim untuk turun ke lokasi. “Kita masih tunggu Bupati karena ada tim yang dibentuk baru turun untuk ambil data,” katanya.
Jean menambakan, secara politik, Partai NasDem TTS menolak dengan tegas kehadiran PT SMR karena kehadirannya hanya menimbulkan kegaduhaan di tengah masyarakat.” Sikap Partai NasDem, kita tolak kalau tidak membawa dampak baik,” jelasnya.
Tutup Saja
Direktris PIAR NTT Sarah Lery Mboeik menilai, Pemkab TTS terkesan ‘buang badan” kepada Pemprov dengan berlindung pada UU Pemerintah Daerah. Seharusnya, lanjut dia, mendesak Pemkab dan DPRD TTS untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov untuk mengambil tindakan tegas dengan menutup aktivitas pertambangan PT SMR.
“Pemerintah lebih baik tutup saja. Dari pada selalu muncul persoalan yang bermuara pada konflik horisontal antarwarga. Dan, tidak bisa dipungkiri bahwa sejak hadir tahun 2008 lalu di TTS, muncul persoalan di PT SMR,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan pendapatan asli daeeah (PAD) TTS dari hasil tambang PT SMR. “Berapa besar PAD dari SMR sih, sehingga pemerintah terkesan membiarkan terus dia beroperasi. Padahal, yang lebih parah lagi, terjadi kerusakan lingkungan yang sangat besar di sekitar areal penambangan,” bebernya. (lys/M-1)

AKSI MELAWAN PEMADAMAN LISTRIK






PIAR DAN LOPO CERDAS NASDEM AKSI DEMO TERHADAP PLN

Listrik Onar lagi

Marthen Kilok,
ENTAH sudah berapa kali General Manajer (GM) PT PLN Wilayah NTT Richard Safkaur berjanji tidak akan ada pemadaman listrik bergilir, namun beberapa hari terakhir listrik kembali onar. Pemadaman bergilir berlaku di seluruh Kota Kupang.
Direktur PLN Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara Maknizon dalam jumpa pers di kantor PLN NTT, Rabu (2/12) malam, belum memastikan kapan pemadaman bergilir tak lagi dilakukan.
Dia menjelaskan, selama beberapa hari ke depan pemadaman bergilir dilakukan merata di seluruh tempat. Pemadaman bergilir, katanya, tidak lebih dari empat jam per hari. Pemadaman tersebut dilakukan karena kerusakan di PLTU Bolok.
“Investigasi kami terhadap kerusakan itu membutuhkan waktu cukup lama untuk perbaikan. Kita akan melihat kembali rekaman-rekaman data yang terjadi pasca pemadaman, yang berakibat pada gangguan transmisi hingga menyebabkan blang out (BO),” bebernya pada jumpa pers yang juga dihadiri GM Richard Safkaur itu.
Dia mengatakan akan berupaya maksimal menormalkan kembali PLTU yang rusak untuk melayani masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. “Kita juga sedang siapkan pembangkit listrik di atas kapal dengan daya mampu 60.000 megawatt yang saat ini dalam perjalanan dari Eropa. Dengan kekuatan yang ada bisa mampu mengcover seluruh pelanggan di Kupang,” jelasnya.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Francis yang juga hadir dalam jumpa pers, tadi malam, mengatakan, mestinya pemda harus mengambil langkah afirmatif mengantisipasi masalah pelayanan listrik. Persoalan listrik bukan hanya tanggung jawab PLN, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah setempat.
Fary Francis yang berkunjung ke PLTU Bolok kemarin petang “disambut” insiden di PLTU tersebut. PLTU I Bolok nyaris terbakar saat sedang terjadi dialog antara Fary dengan pihak PLN tentang masalah pemadaman bergilir.
Hujan lebat menyebabkan listrik (PLTU) mendadak padam. Muncul pijaran api dan asap keluar dari bubungan atap PLTU. Para pekerja sempat panik dan berlari keluar dari area PLTU, namun tidak timbul kebakaran serius.
Maknizon dalam jumpa pers tadi malam menyebut itu sebagai blang out yang berdampak pada pemadaman total PLTU Bolok.
“Kita belum bisa pastikan apa penyebabnya, karena padam secara tiba-tiba. kita butuh waktu untuk lakukan pemulihan,” katanya.
Direktris PIAR NTT Sarah Lery Mboeik yang juga hadir dalam jumpa pers tadi malam, menegaskan, selama proses pemulihan PLTU, pemadaman bergilir tidak boleh lebih dari empat jam.
“Kami tidak mau tahu, yang penting pemadaman tidak lebih dari empat jam. Selain itu, tidak boleh terjadi pemadaman menjelang hari Natal dan Tahun Baru,” tegas Sarah.
Bakar Meteran Prabayar
Dari Maumere dilaporkan, pemadaman juga terjadi di wilayah Sikka yang membuat masyarakat setempat berang. Masyarakat bersama para aktivis LSM dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di kantor PLN setempat di Maumere, kemarin.
Mereka mengusung keranda mayat, membawa lilin, serta membakar meteran prabayar dalam aksi tersebut. Sambil membakar lilin dan meteran prabayar, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “PLN Pelayan Rakyat bukan Penghisap Rakyat”. Mereka mengecam PLN yang terus melakukan pemadaman bergilir maupun pemadaman yang terjadi tiba-tiba.
Mereka mengecam kebijakan PLN setempat yang terus melakukan pemasangan baru meski mengalami krisis daya. Selain itu juga PLN melakukan pemaksaan migrasi listrik dari meteran pasca bayar ke meteran prabayar.
Manager PLN Area Flores Bagian Timur Elpis J Sinambela mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan migrasi terlepas dari apakah pelanggan setuju atau tidak.
“Pelanggan boleh saja tidak mau ganti, tetapi komitmen kami sudah bulat untuk ganti semua meteran pascabayar ke prabayar. Di tempat lain bisa kok kenapa di Maumere tidak bisa,” tegasnya.